Sosialisasi UU No.6 Tahun 2011

JAKARTA – Pada tanggal 5 Mei 2011 silam, telah disahkan UU Keimigrasian baru yaitu UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menggantikan UU No.9 Tahun 1992. Adapun UU baru tersebut merupakan penyempurnaan dari UU sebelumnya, dimana terdapat beberapa penambahan aturan-aturan yang salah satunya adalah aturan mengenai teknologi informasi. Untuk itu, dalam rangka Sosialisasi UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya di Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengadakan dialog interaktif dengan RRI Pro 3 FM pada tanggal 30 Juni 2011 pukul 17.00 WIB. Hadir menjadi narasumber dalam dialog interaktif tersebut Bapak Erwin Aziz, SH., MH, Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian.

Dalam kesempatan tersebut, Bapak Erwin Aziz mengungkapkan bahwa pertimbangan yang mendasari terjadinya perubahan UU Keimigrasian tersebut antara lain: letak geografis wilayah Indonesia yang terpisah-pisah dan terdiri dari beberapa kepulauan, yang hanya dapat dihubungkan dengan teknologi informasi; Ratifikasi Perjanjian Internasional atau Konvensi Internasional khususnya dalam mencegah kejahatan internasional dan transnasional; dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, dimana apabila kita tidak menggunakan sistem teknologi informasi dan komunikasi maka kita akan tertinggal dengan negara-negara lain di dunia. Selain itu, Upaya peningkatan pelayanan Keimigrasian dan efektifitas penegakan hukum Keimigrasian, serta perkembangan regulasi seperti regulasi mengenai kewarganegaraan RI juga ikut menjadi pertimbangan terhadap perubahan UU Keimigrasian tersebut.

Adapun hal-hal yang terkait dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dalam UU Keimigrasian yang baru tersebut, terdapat dalam pasal-pasal seperti:

1. Pasal 1 mengenai pengertian Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM);
2. Pasal 7 mengenai pengelolaan SIMKIM;
3. Pasal 18 mengenai pemberitahuan data penumpang alat angkut melalui SIMKIM;
4. Pasal 67 dan 68 mengenai pengawasan Keimigrasian warganegara Indonesia dan warganegara asing yang harus dimasukkan dalam SIMKIM;
5. Pasal 70 mengenai pengumpulan dan pengolahan data Keimigrasian;
6. Pasal 94 dan 100 mengenai pemasukan data pencegahan dan penangkalan melalui SIMKIM;
7. Pasal 133 mengenai hukuman pidana bagi para petugas/pejabat Imigrasi yang tidak menjalankan SIMKIM dengan baik dan benar

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  :  a.   bahwa Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.   bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, pelindungan, dan pemajuan hak asasi manusia;

c.   bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada;

d.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Keimigrasian;

Mengingat     : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  :  UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.   Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

2.   Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

3.   Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

4.   Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

5.   Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.

6.   Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.

7.   Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini.

8.   Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian.

9.   Orang Asing adalah orang yang bukan warga Negara Indonesia.

THE DOWRY PROHIBITION ACT, 1961

(Act No.28 of 1961)[2Oth May. 1961] AN ACT TO PROHIBIT THE GIVING OR TAKING OF DOWRY Be it enacted by Parliament in the Twelfth Year of the Republic of India as follows: 1. SHORT TITLE, EXTENT AND COMMENCEMENT.- (l) This Act maybe called the Dowry Prohibition Act, 1961 .(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir. (3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint. 2. DEFINITION OF "DOWRY".- ln this Act, "dowry" means any property or valuable security given or agreed to be given either directly or indirectly- (a) by one party to a marriage to the other party to the marriage; or (b) by the parents of either party to a marriage or by any other person to either party to the marriage or to any other person; at or before or any time after the marriage in connection with the marriage of said parties but does not include dower or mahr in the case of persons to whom the Muslim Personal Law (Shariat) applies. EXPLANATION I OmittedEXPLANATION II-The expression "valuable security" has the same meaning as in Sec. 30 of the Indian Penal Code (45 of 1860). 3. PENALTY FOR GIVING OR TAKING DOWRY. - If any person, after the commencement of this Act, gives or takes or abets the giving or taking of dowry, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years, and with fine which shall not be less than fifteen thousand rupees or the amount of the value of such dowry, whichever is more:Provided that the court may, for adequate and special reasons to be recorded in the judgment, impose a sentence of  imprisonment for a term of less than five years. (2) Nothing in sub-section (1) shall apply to or, in relation to,-(a) presents which are given at the time of a marriage to the bride (without any demand having been made in that behalf):Provided that such presents are entered in a list maintained in accordance with rule made under this Act;(b) presents which are given at the time of marriage to the bridegroom (without any demand having been made in that behalf):Provided that such presents are entered in a list maintained in accordance with the rules made under this Act:Provided further that where such presents are made by or on behalf of the bride or any person related to the bride, such presents are of a customary nature and the value thereof is not excessive having regard to the financial status of the person by whom, or on whose behalf, such presents are given. 4. PENALTY FOR DEMANDING DOWRY.- If any person demands directly or indirectly, from the parents or other relatives or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to two years and with fine which may extend to ten thousand rupees:Provided that the Court may, for adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than six months. 4-A. BAN ON ADVERTISEMENT- If any person,-(a) offers, through any advertisement in any newspaper, periodical, journal or through any other media, any share in his property or if any money or both as a share in any business or other interest as consideration for the marriage of his son or daughter or any other relative.

THE SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

(Act No.43 of 1954)[9th October 1954] An Act to provide a special form of marriage in certain cases, for the registration of such and certain other marriages and for divorce. Be it enacted by Parliament in the Fifth Year of the Republic of India as follows: 1. Short title, extent and commencement- (1) This Act may be called the Special Marriage Act, 1954. (2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir, and applies also to citizens of India domiciled in the territories to which the Act extends who are in the State of Jammu and Kashmir. (3) It shall come into force on such date, i.e.1st January, 1955 as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint. 2. Definitions- In this Act, unless the context otherwise, requires,- (a) (* * * *) Omitted (b) "degrees of prohibited relationship" - a man and any of the persons mentioned in Part I of the First Schedule and a woman and any of the persons mentioned in Part II of the said Schedules are within the degrees of prohibited relationship. Explanation I.- Relationship includes,-a) relationship by half or uterine blood as well as by full blood:b) illegitimate blood relationship as well as legitimate;c) relationship by adoption as well as by blood;and all terms of relationship in this Act shall be construed accordingly.Explanation II.- "Full blood" and "half blood"- two persons are said to be related to each other by full blood when they are descended from a common ancestor by the same wife and by half blood when they are descended from a common ancestor but by different wives. Explanation III.- "Uterine blood"- two persons are said to be related to each other by uterine blood when they are descended from a common ancestress but by different husbands.Explanation IV.-In Explns. II and III. "ancestor" includes the father and "ancestress" the mother; (d) "district", in relation to a Marriage Officer, means the area for which he is appointed as such under sub-section (1) or sub-section (2) of Sec.3; (e) "District Court" means, in any area for which there is a City Civil Court, and in any other area, the principal Civil Court of original jurisdiction, and includes any other Civil Court which may be specified by the State Government by notification in the Official Gazette as having jurisdiction in respect of the matters dealt with in this Act: (f) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act; (g) "State Government", in relation to a Union territory, means the Administrator thereof. Solemnization of Special Marriages 4. Conditions relating to solemnization of special marriage.- Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force relating to the solemnization of marriages, a marriage between any two persons may be solemnized under this Act, if at the time of the marriage the following conditions are fulfilled namely: (a) Neither party has a spouse living: (b) neither party- (i) is incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind, or (ii) though capable of giving a valid consent, has been suffering from mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and the procreation of children; or (iii) has been subject to recurrent attacks of insanity or epilepsy; (c) the male has completed the age of twenty-one years and the female the age of eighteen years; (d) the parties are not within the degrees of prohibited relationship:Provided that where a custom governing at least one of the parties permits of a marriage between them, such marriage may be solemnized, notwithstanding that they are within the degrees of prohibited relationship: and (e) where the marriage is solemnized in the State of Jammu and Kashmir, both parties arecitizens of India domiciled in the territories to which this Act extends.Explanation- In this section, "customs, in relation to a person belonging to any tribe, community, group or family, means any rule which the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf as applicable to members of that tribe, community, group or family:Provided that no such notification shall be issued in relation to the members of any tribes, community, group or family, unless the State Government is satisfied- (i) that such rule has been continuously and uniformly observed for a long time among those members; (ii) that such rule is certain and not unreasonable or opposed to public policy; and (iii)that such rule is applicable only to a family, has not been discontinued by the family. 5. Notices of intended marriage.- When a marriage is intended to be solemnized under this Act, the parties of the marriage shall give notice thereof in writing in the Form specified in the Second Scheduleto the Marriage Officer of the district in which at least one of the parties to the marriage has resided for a period of not less than thirty days immediately preceding the date on which such notice is given. 6. Marriage Notice Book and publication.- (1) The Marriage Officer shall keep all notices given under Sec. 5 with the records of his office and shall also forthwith enter a true copy of every such notice in a book prescribed for that purpose, to be called the Marriage Notice Book, and such book shall be open for inspection at all reasonable times, without fee, by any person desirous of inspecting the same. (2) The Marriage Officer shall cause every such notice to be published by affixing a copy thereof to some conspicuous place in his office.